MERDEKABANGSA.NET
Surabaya, Jawa Timur — Pergantian pucuk pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) justru melahirkan dugaan baru: bukan perbaikan yang dihadirkan, melainkan gelombang penataan ulang kepentingan yang memicu protes luas. Di tengah tuntutan agar program unggulan Presiden berjalan lebih efisien, Surat Edaran (SE) terbaru yang diterbitkan kepemimpinan baru dianggap sepihak, keliru sasaran, dan langsung menuai penolakan terbuka dari asosiasi pelaku usaha penyedia makanan bergizi.
Soemardi Priono, Ketua Pro Garda Indonesia Bersatu DPW PROGIB Jawa Timur, menilai langkah ini sangat memprihatinkan, bahkan menyentuh ranah penyalahgunaan wewenang.
“Program yang dirancang sebagai kebanggaan nasional dan penopang masa depan bangsa, kini terang-terangan dijadikan panggung pertunjukan kekuasaan oleh pihak yang justru menerima amanah langsung dari Presiden.
Alih-alih membenahi sistem, kebijakan baru ini terasa seperti alat pembersih dan pengganti barisan pendukung,” tegasnya dengan nada keras.
“Kami tidak menolak efisiensi maupun audit — itu kewajiban mutlak karena selama ini pengelolaan penuh celah,” lanjut Soemardi.
“Tetapi yang terjadi justru sebaliknya: aturan baru disusun seolah mengabaikan fakta ribuan mitra, yayasan, dan pelaku yang sudah menanam modal besar, membangun fasilitas lengkap, serta melatih tenaga kerja khusus hanya demi keberhasilan program ini.
Mengganti aturan mendadak tanpa dialog dan pertimbangan nyata, sama artinya merobohkan fondasi yang sudah dibangun bersama — seolah investasi, komitmen, dan kepercayaan publik tak bernilai apa-apa.”
Poin paling tajam disampaikan terkait arah pemeriksaan yang berjalan: “Hingga kini, audit seolah hanya berhenti di dinding, lantai, dan peralatan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ini upaya yang dangkal dan berpotensi menutupi kebenaran. Yang paling krusial justru menelusuri: siapa oknum di dalam lingkungan BGN yang dulu berani memberi tanda tangan kelayakan bagi unit-unit yang kini terbukti tak memenuhi standar?
Temuan inspeksi berulang yang menunjukkan banyak dapur cacat parah bukanlah kebetulan — melainkan bukti nyata kelalaian sistematis, kolusi, dan pengawasan mati yang dibiarkan tumbuh subur bertahun-tahun.”
Menurut organisasi ini, jika kesalahan lama tak mau dibongkar sampai akarnya, maka kesalahan yang sama tinggal menunggu waktu untuk terulang.
“Penilaian kelayakan tak boleh lagi menjadi hak mutlak penilaian internal — di mana yang memeriksa dan yang bertanggung jawab atas kesalahan masa lalu adalah lingkaran yang sama.
Harus ada pihak independen, berkompeten, dan bebas tekanan yang terlibat penuh. Taruhannya bukan sekadar administrasi: ada anak-anak dan kelompok rentan kategori B3 — yang dalam visi Asta Cita disebut sebagai generasi emas masa depan — kini menjadi korban pertama.
Ketidakmatangan menyusun aturan baru berisiko menghentikan aliran makanan bergizi tepat ke kelompok yang paling membutuhkannya.”
Terkait SE yang kini menjadi sumber konflik terbuka, Pro Garda Indonesia Bersatu DPW PROGIB Jawa Timur menilai dokumen itu menjadi bukti uji kelayakan kepemimpinan baru:
“Harapannya sederhana: berlakulah adil, independen, dan tidak menjadikan aturan sebagai alat membalikkan panggung pendukung.
Di lapangan, fakta bicara sendiri — survei berulang menunjukkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu inisiatif yang paling didukung masyarakat, berkat kerja nyata ribuan mitra yang serius bekerja menekan angka kekurangan gizi.”
Kini, setiap langkah lanjutan menjadi barometer nyata: apakah BGN benar-benar berubah menjadi lembaga yang bekerja melindungi program nasional, atau hanya berganti wajah namun tetap berjalan di jalur lama — mengabdi pada arus kepentingan yang berganti, bukan pada amanah publik.
(Ags | Redaksi)
