Berita  

Aksi unjuk rasa menolak kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan Bone, berakhir ricuh

Screenshot 2025 08 20 09 38 25 77 754cf9a4094c34a8eeb04648e2e3eb8d

MBC INDONESIA

merdekabangsa.net – bone sulawesi selatan.

Aksi unjuk rasa menolak kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, berakhir ricuh hingga menimbulkan korban luka merupakan peristiwa yang sangat disayangkan.

Insiden yang terjadi pada Selasa (19/8/2025) malam di depan kantor Bupati Bone tersebut menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah terkait kenaikan tarif PBB-P2.

Untuk meredakan ketegangan dan memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone akhirnya memutuskan menunda pemberlakuan kenaikan tarif PBB-P2.

Menurut sumber dari Berita Sulawesi, aksi tersebut semula berlangsung damai namun akhirnya memanas ketika pihak keamanan mencoba membubarkan massa yang terus melakukan protes.

Bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan pun tak terhindarkan, menyebabkan beberapa orang mengalami luka-luka akibat benturan dan peluru karet yang digunakan sebagai tindakan penanggulangan.

Pemerintah Kabupaten Bone sendiri akhirnya merespons dengan menunda pemberlakuan kenaikan tarif PBB-P2 sebagai upaya meredakan ketegangan dan memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat.

Keputusan ini disambut baik oleh masyarakat yang merasa terdengar suara mereka dalam menuntut keadilan dan transparansi dalam penetapan kebijakan pajak tersebut.

Peristiwa ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi pemerintah dalam mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebelum mengambil keputusan yang sensitif seperti kenaikan tarif pajak.

Dialog dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan rakyat sangatlah penting untuk mencegah terjadinya konflik dan kerugian yang tidak perlu.

Publik berharap agar kejadian ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah Kabupaten Bone untuk lebih memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik.

Dengan demikian, diharapkan situasi yang kondusif dan harmonis dapat terjaga di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Bone. (Ags/red)

Exit mobile version