MBC INDONESIA
merdekabangsa.net – bone.
Sulawesi selatan.
Pada tanggal 19 Agustus 2025, ribuan warga Bone, Sulawesi Selatan, tumpah ruah di jalanan untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, mengenai kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
Aksi yang digelar di halaman Kantor Bupati Bone ini dipimpin oleh kelompok yang menyebut diri mereka Aliansi Rakyat Bone Bersatu.
Meskipun aksi tersebut dimulai dengan damai, situasi dengan cepat berubah menjadi ricuh saat malam tiba, menunjukkan betapa kuatnya emosi dan ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat.
Kenaikan pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan adalah isu yang sering kali memicu kontroversi di berbagai daerah, terutama di kawasan yang memiliki tingkat ekonomi yang beragam.
Di Bone, perubahan ini dianggap memberikan beban tambahan kepada warga, terutama pada mereka yang sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil.
Warga merasa ada ketidakadilan dalam keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah, yang seharusnya mewakili kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Aksi unjuk rasa yang dimulai pada sore hari sekitar pukul 14.30 WITA merupakan bentuk protes yang diorganisir dengan baik oleh Aliansi Rakyat Bone Bersatu.
Dalam beberapa jam pertama, demonstrasi tersebut berlangsung tertib, mencerminkan semangat persatuan dan solidaritas di antara warga.
Mereka membawa spanduk dan poster yang mengekspresikan penolakan terhadap kebijakan pajak tersebut.
Namun, saat malam tiba, situasi menjadi semakin tegang, yang menunjukkan bahwa emosi dari kelompok aksi semakin meningkat akibat ketidakpuasan yang mendalam.
Hal ini mengisyaratkan bahwa permasalahan pajak tidak hanya sangat berhubungan dengan aspek ekonomi, tetapi juga dengan rasa keadilan sosial.
Banyak warga yang menganggap bahwa pajak yang dibebankan harus sebanding dengan layanan dan infrastruktur yang diterima.
Ketika mereka merasa layanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tidak memadai, mereka semakin menolak kebijakan yang dianggap hanya menambah beban mereka tanpa diimbangi dengan manfaat yang jelas.
Ketegangan yang terjadi selama aksi unjuk rasa di Bone juga mencerminkan adanya ketidakpercayaan terhadap pemerintah lokal.
Masyarakat cenderung merasa diabaikan dalam proses pengambilan keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.
Ini menunjukkan perlunya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat agar masalah seperti ini tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Bagi pemerintah daerah, kejadian ini seharusnya menjadi alarm untuk introspeksi mengenai kebijakan yang diambil.
Mereka perlu mendengarkan suara masyarakat dan mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan yang dibuat.
Penerapan kebijakan pajak yang adil dan transparan harus menjadi prioritas agar tidak ada lagi protes besar seperti ini di masa depan.
Secara keseluruhan, aksi unjuk rasa di Bone adalah cerminan dari rasa ketidakpuasan dan keresahan masyarakat terhadap kebijakan yang dirasa tidak adil.
Gelombang protes ini adalah potret nyata dari aspirasi rakyat yang ingin didengar.
Di saat yang sama, hal ini menjadi tantangan bagi pemangku kebijakan untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. (Ags/red)
